JAKARTA – Sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Pati memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Langkah tersebut menjadi alternatif penyampaian aspirasi tanpa melakukan aksi demonstrasi.
Warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati itu diterima pimpinan DPR dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.
Perwakilan masyarakat yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum (LBH), nelayan, organisasi masyarakat hingga perwakilan perempuan. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Salah satu yang disoroti yakni kondisi sosial masyarakat Pati serta pemberitaan di media sosial. Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim menilai sejumlah pemberitaan dan konten digital yang dianggap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan telah memunculkan persepsi negatif terhadap Kabupaten Pati.
Mereka pun meminta aparat penegak hukum mengambil langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, mereka mendorong adanya penguatan regulasi terkait konten kreator dan penyebaran informasi digital.
“Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?” katanya.
“Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, ‘Tolong APH tegas, tolong APH tegas,’ tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi dan itu selalu terjadi. Ada semacam pembiaran,” imbuhnya.
Perwakilan nelayan juga meminta pemerintah pusat melihat langsung kondisi masyarakat di Kabupaten Pati. Mereka menegaskan masyarakat pada dasarnya menginginkan situasi daerah yang aman, damai, dan kondusif.
Menurut mereka, pemberitaan negatif mengenai kondisi sosial di Pati dikhawatirkan berdampak terhadap kepercayaan investor serta perekonomian daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan DPR akan menerima dan mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Pati.
Cucun menegaskan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dapat digunakan untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Ya, kita akan dalami kemudian nanti berbagai stakeholder di sana kita akan undang dulu, terutama Plt Bupati kemudian juga apa, APH-nya, yang mereka harapkan ini berikanlah kami kepastian hukum dan apa, kenyamanan, kamtibmas di wilayah Pati,” ujar Cucun.
Audiensi tersebut juga menjadi contoh penyampaian aspirasi masyarakat tidak harus selalu dilakukan melalui aksi demonstrasi. Masyarakat dapat menggunakan ruang dialog dengan lembaga negara untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi.
Melalui audiensi tersebut, perwakilan masyarakat Pati memilih menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat dengan harapan aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti dan kondisi di daerah tetap aman serta kondusif.
