Dari Community Policing menuju Community Partnership
POLICY PAPER
“POLRI BERSAMA MASYARAKAT: MENJADIKAN PENGEMUDI ONLINE SEBAGAI MITRA STRATEGIS KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KETERTIBAN PUBLIK”
Disampaikan oleh:
Dodi Ilham
Penasihat Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (FSPPOB)
Ketua Umum New Emerging Forces Activist (NEFA) 98
I. PENGANTAR: SEBUAH KADO KRITIK
Selamat datang dan selamat mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Pelantikan Jenderal Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 1 Oktober 2026 menandai dimulainya babak baru perjalanan institusi Polri.
Kado ini bukan karangan bunga.
Kado ini adalah kritik.
Bukan kritik untuk menjatuhkan, melainkan kritik untuk menguji gagasan.
Sebab, Jenderal Suyudi telah menawarkan sebuah gagasan yang sangat penting:
“Polisi Bersama Masyarakat.”
Bagi kami, kalimat tersebut bukan sekadar tagline komunikasi publik. Ia harus menjadi paradigma kelembagaan.
Polisi bersama masyarakat berarti masyarakat bukan objek keamanan.
Masyarakat adalah subjek, mitra, sekaligus sumber pengetahuan sosial bagi kepolisian.
Di titik inilah Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (FSPPOB) menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat yang siap membangun kemitraan strategis dengan Polri.
II. MENGAPA “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” RELEVAN?
Pengemudi online berada di salah satu ruang sosial paling luas di Indonesia.
Setiap hari mereka bergerak:
* dari kampung ke kawasan bisnis;
* dari terminal ke bandara;
* dari pasar ke pusat perdagangan;
* dari permukiman ke kawasan industri;
* dari sekolah ke rumah;
* dari rumah sakit ke ruang publik;
* dari pusat kota hingga wilayah pinggiran.
Pengemudi online bukan hanya pekerja transportasi.
Mereka adalah bagian dari mobilitas manusia yang bergerak di ruang publik secara real time.
Mereka mengetahui perubahan situasi jalan, titik rawan, kecelakaan, konflik sosial, kriminalitas, bencana, gangguan fasilitas umum, hingga perubahan aktivitas masyarakat jauh sebelum informasi tersebut masuk ke meja birokrasi.
Dengan jutaan perjalanan setiap hari, komunitas pengemudi online sesungguhnya memiliki potensi sebagai:
Civilian Eyes and Ears of Public Safety
Bukan sebagai polisi.
Bukan sebagai informan aparat.
Melainkan sebagai mitra masyarakat dalam membangun keselamatan dan keamanan ruang publik.
III. REKAM JEJAK SUYUDI: DARI “POLISI HADIR” MENUJU “POLISI BERSAMA”
Kami mencatat sejumlah praktik ketika Jenderal Suyudi menjabat Kapolda Banten.
Salah satunya adalah Warung Bhabinkamtibmas (Warbin).
Warbin dirancang sebagai ruang interaksi langsung antara polisi dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, menerima pengaduan, membangun komunikasi, dan melakukan problem solving. Pemerintah Provinsi Banten bahkan mengapresiasinya sebagai inovasi pendekatan kepada masyarakat.
Program lainnya adalah Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).
Pendekatan ini menarik karena memandang persoalan keamanan tidak semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum.
Pengangguran, ketahanan ekonomi, dan kerentanan sosial dapat menjadi bagian dari ekosistem yang memengaruhi kamtibmas.
Dengan demikian, polisi tidak hanya datang setelah masalah terjadi.
Polisi ikut mendorong pencegahan melalui penyelesaian akar persoalan.
Inilah roh Community Policing.
Dan sekarang, Jenderal Suyudi membawa paradigma tersebut ke tingkat nasional melalui gagasan:
“POLRI BERSAMA MASYARAKAT.”
Setelah dilantik, beliau kembali menyatakan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, kedekatan dengan masyarakat, serta evaluasi internal dengan pendekatan “belanja masalah”.
Maka pertanyaan kami sederhana:
Bisakah paradigma itu diturunkan sampai ke komunitas pengemudi online?
Kami percaya: bisa.
IV. KRITIK OTOKRITIK: JANGAN SAMPAI COMMUNITY POLICING BERHENTI DI LEVEL PROGRAM
Community Policing memiliki risiko menjadi jargon apabila keberhasilannya hanya diukur dari:
* berapa kali sambang;
* berapa kali dialog;
* berapa kali FGD;
* berapa banyak spanduk;
* berapa banyak kegiatan seremonial.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah masyarakat merasa memiliki polisi?
Dan sebaliknya:
Apakah polisi memiliki mekanisme untuk mendengar masyarakat?
Karena masyarakat sering kali memiliki informasi yang sangat kaya, tetapi tidak memiliki kanal institusional yang efektif untuk menyampaikannya.
Di sinilah diperlukan transformasi:
dari Community Policing menuju Community Partnership.
Bukan sekadar polisi mendatangi masyarakat.
Tetapi polisi dan masyarakat memecahkan masalah bersama.
V. PENGEMUDI ONLINE: POTENSI PARTNER STRATEGIS POLRI
FSPPOB melihat pengemudi online sebagai salah satu komunitas yang dapat menjadi mitra strategis Polri dalam empat bidang:
1. SAFETY
Pengemudi online dapat menjadi mata tambahan bagi keselamatan jalan.
Misalnya:
* kecelakaan;
* kendaraan berhenti di lokasi berbahaya;
* jalan rusak;
* lampu lalu lintas bermasalah;
* banjir;
* longsor;
* titik rawan kecelakaan.
Informasi dapat dikirim melalui kanal resmi yang terintegrasi dengan kepolisian.
2. SECURITY
Pengemudi online bergerak hampir sepanjang waktu.
Karena itu, mereka berpotensi menjadi early warning community terhadap:
* pencurian;
* begal;
* kekerasan;
* tawuran;
* pemalakan;
* perdagangan narkotika;
* aktivitas mencurigakan;
* gangguan ketertiban umum.
Namun, perlu ditegaskan:
“Pengemudi bukan perpanjangan tangan represif kepolisian.”
Mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga lingkungan sosialnya.
3. EMERGENCY RESPONSE
Komunitas pengemudi online dapat menjadi jejaring respons awal dalam keadaan darurat.
Misalnya:
kecelakaan → laporan → verifikasi → koordinasi kepolisian/ambulans → bantuan awal.
Karena pengemudi sudah berada di jalan, waktu respons dapat dipangkas.
Namun, sistem tersebut harus dibangun dengan SOP yang jelas agar pengemudi tidak justru menjadi korban.
4. SOCIAL INTELLIGENCE
Ini mungkin yang paling strategis.
Pengemudi online memiliki pengetahuan lapangan yang sangat luas.
Mereka mengetahui:
* perubahan pola mobilitas;
* kawasan yang tiba-tiba ramai;
* titik konflik;
* lokasi rawan;
* modus kejahatan baru;
* persoalan sosial di tingkat mikro.
Pengetahuan tersebut dapat menjadi social intelligence, bukan intelijen represif.
VI. USUL FSPPOB: “POLISI BERSAMA PENGEMUDI ONLINE”
FSPPOB menawarkan pembentukan sebuah platform kemitraan:
POLISI BERSAMA PENGEMUDI ONLINE
atau dapat dikembangkan dengan nama yang disepakati bersama Polri.
Platform ini bukan organisasi baru.
Bukan badan keamanan.
Bukan kelompok paramiliter.
Dan bukan alat politik.
Platform ini adalah mekanisme kolaborasi sipil dengan kepolisian.
Pilar pertama:
One Community, One Safety Channel
Satu kanal resmi untuk laporan:
* kecelakaan;
* gangguan lalu lintas;
* kriminalitas;
* kondisi darurat;
* ancaman keselamatan.
Pilar kedua:
Driver Safety Ambassador
Pengemudi yang mendapatkan pelatihan dasar:
* keselamatan berkendara;
* pertolongan pertama;
* komunikasi keadaan darurat;
* pelaporan;
* perlindungan diri;
* etika interaksi dengan masyarakat.
Pilar ketiga:
Community Traffic Intelligence
Membangun basis data nonpersonal mengenai:
* titik rawan kecelakaan;
* titik rawan kriminal;
* kemacetan;
* gangguan fasilitas jalan;
* pola risiko.
Data agregat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kepolisian.
Pilar keempat:
Problem Solving Forum
Pertemuan berkala antara:
Polri + FSPPOB + komunitas pengemudi + pemerintah daerah + pemangku kepentingan terkait.
Bukan forum keluhan semata.
Tetapi forum:
Masalah → Data → Analisis → Solusi → Implementasi → Evaluasi.
VII. KHUSUS KORLANTAS: JANGAN HANYA MELIHAT DRIVER SEBAGAI OBJEK PENEGAKAN HUKUM
Kami berharap paradigma “Polri Bersama Masyarakat” juga diterjemahkan secara nyata oleh Korlantas.
Pengemudi online adalah salah satu kelompok pengguna jalan yang paling intens berada di ruang lalu lintas.
Karena itu, hubungan Korlantas dengan komunitas pengemudi tidak seharusnya berhenti pada:
tilang → penertiban → sosialisasi → operasi.
Harus naik satu tingkat:
POLISI + DRIVER = PARTNERSHIP KESELAMATAN JALAN
Driver harus dilibatkan dalam:
* pemetaan black spot;
* evaluasi titik rawan;
* desain rekayasa lalu lintas;
* kampanye keselamatan;
* edukasi pengguna jalan;
* evaluasi kebijakan lalu lintas;
* sistem peringatan dini kecelakaan.
Dengan demikian, Community Policing tidak hanya berlangsung di ruang kampung.
Ia hadir di jalan.
VIII. OTOKRITIK UNTUK KAMI SENDIRI
Kami dari FSPPOB juga tidak ingin hanya menunjuk Polri.
Komunitas pengemudi memiliki pekerjaan rumah.
Kami harus membangun budaya:
* disiplin berlalu lintas;
* tidak menggunakan ponsel secara berbahaya;
* tidak melawan petugas;
* tidak melakukan kekerasan;
* tidak melakukan pungutan liar;
* tidak menutup akses jalan;
* tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi;
* serta berani menegur anggota sendiri yang melakukan pelanggaran.
Kemitraan tidak dapat dibangun apabila hanya satu pihak yang dituntut berubah.
Polri harus membuka diri.
Masyarakat juga harus berbenah.
Di situlah gotong royong menjadi nyata.
IX. PARAMETER KEBERHASILAN
Kami mengusulkan agar keberhasilan “Polri Bersama Masyarakat” tidak hanya diukur melalui angka penindakan.
Beberapa indikator yang dapat digunakan:
1. Waktu respons laporan masyarakat.
2. Persentase laporan yang dapat dilacak perkembangannya.
3. Jumlah masalah yang selesai melalui problem solving.
4. Penurunan kecelakaan pada titik rawan.
5. Penurunan kriminalitas di kawasan prioritas.
6. Jumlah komunitas yang terlibat dalam pencegahan.
7. Kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat.
8. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
9. Transparansi tindak lanjut laporan.
10. Jumlah kebijakan kepolisian yang lahir dari masukan komunitas.
Karena ukuran Community Policing bukan:
“Berapa banyak polisi hadir?”
Tetapi:
“Berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan bersama?”
X. TAWARAN KEMITRAAN FSPPOB
FSPPOB tidak datang kepada Kapolri untuk meminta privilege.
Kami datang menawarkan partnership.
Kami siap menjadi mitra strategis Polri dalam:
1. Pemetaan masalah keamanan dan keselamatan jalan.
2. Pengembangan kanal komunikasi polisi dengan pengemudi online.
3. Pendidikan keselamatan berlalu lintas.
4. Pelatihan respons keadaan darurat.
5. Pencegahan kriminalitas berbasis komunitas.
6. Penyusunan rekomendasi kebijakan publik.
7. Evaluasi implementasi Community Policing.
8. Menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan komunitas pengemudi online.
Namun, kemitraan tersebut harus dibangun di atas prinsip:
kesetaraan, transparansi, perlindungan hukum, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak pekerja.
XI. PESAN KUNCI UNTUK KAPOLRI SUYUDI
Jenderal,
Bapak telah membawa satu kalimat yang sangat sederhana:
“POLRI BERSAMA MASYARAKAT.”
Kami ingin membantu Bapak mengujinya.
Bukan di podium.
Bukan di konferensi pers.
Tetapi di jalan.
Di jalan tempat jutaan warga bertemu setiap hari.
Di jalan tempat pengemudi online bekerja.
Di jalan tempat kecelakaan terjadi.
Di jalan tempat kriminalitas bergerak.
Di jalan tempat negara bertemu langsung dengan rakyatnya.
Jika Polri mampu membangun kemitraan strategis dengan komunitas pengemudi online, maka polisi tidak hanya hadir ketika hukum dilanggar.
Polisi hadir sebelum masalah menjadi kejahatan.
Itulah esensi Community Policing.
XII. PENUTUP
Pergantian Kapolri adalah pergantian kepemimpinan.
Tetapi reformasi kepolisian bukan sekadar pergantian pemimpin.
Ia adalah perubahan cara negara memandang rakyat.
Dari:
rakyat sebagai objek keamanan
menjadi:
rakyat sebagai subjek keamanan.
Dari:
polisi menjaga masyarakat
menjadi:
polisi bersama masyarakat menjaga kehidupan bersama.
Dan dari:
“No Viral, No Justice”
menuju sebuah sistem di mana setiap warga memperoleh kepastian bahwa laporannya didengar, diproses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami menyambut kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan sikap kritis sekaligus konstruktif.
Kami tidak menjanjikan tepuk tangan.
Kami menawarkan kemitraan.
Kami tidak meminta perlakuan khusus.
Kami menawarkan data, pengalaman lapangan, dan jaringan masyarakat.
Kami tidak ingin menjadi corong Polri.
Kami ingin menjadi mitra kritis yang tetap independen, tetapi konstruktif.
Sebab bagi kami:
“Polisi yang kuat bukan hanya polisi yang mampu menegakkan hukum.”
“Polisi yang kuat adalah polisi yang dipercaya masyarakat ketika masyarakat membutuhkan hukum.”
Dan jika gagasan “Polri Bersama Masyarakat” benar-benar hendak diwujudkan, maka kami dari FSPPOB siap mengambil bagian.
Bukan di belakang Polri.
Bukan pula berhadapan dengan Polri.
Tetapi:
BERSAMA POLRI, BERSAMA MASYARAKAT.
Jakarta, 4 Oktober 2026
Dodi Ilham
Penasihat
Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (FSPPOB)
Ketua Umum New Emerging Forces Activist (NEFA) 98
“Kritik adalah bentuk lain dari kepedulian ketika kritik ditujukan untuk memperbaiki.”
