JAKARTA – Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Koalisi) menilai persoalan peradilan militer tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
Keadilan untuk Andrie Yunus Dipertanyakan Usai Putusan Banding, Koalisi Sipil : Impunitas Nyata
JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara penyiraman air keras
Koalisi Masyarakat Sipil: Klaim TNI Bertanggung Jawab atas Keamanan Kaburkan Fungsi TNI-Polri
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait pernyataan bertanggung jawab atas keamanan
Kematian Penjaga Rumah Eks Pejabat Kejaksaan, Koalisi Minta Tak Ada Intervensi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kematian Sutrimo, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang diketahui bekerja sebagai
Koalisi Rancapinang Minta Evaluasi Pengadaan Lahan Program BTP
JAKARTA – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama warga Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengungkap perkembangan dugaan perampasan lahan yang dikaitkan dengan pembangunan
Kritik TNI Jaga Rumah Jampidsus, Koalisi Minta Hormati Due Process of Law
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Lima Peserta KDMP Meninggal, Koalisi Desak Audit Total Program Latsarmil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 yang mengikuti
Tragedi Peserta Latsarmil Meninggal, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Militerisasi Warga Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
Sejumlah Organisasi Sipil Desak Pemerintah Batalkan RPP Tugas TNI
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
RPP Tugas TNI Disorot, Koalisi Sebut Picu Remiliterisasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kritik keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.