Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses Reformasi Kepolisian
Tag: KUHAP
Mandat Reformasi Terabaikan, Peradilan Militer Dinilai Langgar Asas Keadilan
JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Pakar Hukum Warning: Penyidik TNI Bisa Buka Pintu Otoritarianisme
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai alat negara di bidang pertahanan, dikhawatirkan akan menyalahi ‘fitrah’ dan tugas utamanya jika terus berupaya
Rehabilitasi dan Efisiensi Jadi Sorotan dalam Diskusi RUU KUHAP oleh JIHN
Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi sorotan semua pihak, termasuk para pakar dan akademisi. revisi KUHAP mesti segera
Haidar Alwi : Revisi UU Kejaksaan & KUHAP dengan Kewenangan Berlebih Jaksa Hanya Bikin Semrawut
Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama
Soal Revisi UU Kejaksaan & KUHAP, Haidar Alwi : Berpotensi Besar Mengulang Tragedi 2019
Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang
Pakar : Asas Dominus Litis Rawan Disalahgunakan Apalagi untuk Kepentingan Elite
Jakarta – Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Perubahan KUHAP di Indonesia menjadi tema besar diskusi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Kampus
KUHAP Bisa Jadi Modus Abuse of Power, Gerakan Rakyat Serukan Petisi
JAKARTA – Gerakan Rakyat membuat sebuah petisi untuk menolak asas dominus litis di bidang hukum. Petisi yang telah lebih dari 21.630 orang
Desak Komisi III DPR RI Urus Pengganti KUHP Kolonial Belanda, Jari 98 : Jangan Cuma Urusin Perkara Sepele
Jakarta – Usia Indonesia hampir memasuki 77 tahun. Namun, sayang meski telah merdeka 77 tahun, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan penjajah kolonial