JAKARTA — Gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritik dari
Tag: MK
Bukan Soal Syarat Pendidikan, Gugatan Gibran Dinilai Seharusnya Ditolak karena Yurisdiksi
JAKARTA — Dari perspektif analisis hukum, gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 seharusnya
Fernando Emas: Dalil Gugatan Polri di Bawah Kementerian Tidak Memiliki Dasar Konstitusi Kuat
Jakarta – Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meminta agar Kepolisian Negara Republik
GNK Desak MK Tolak Uji Materi UU Polri, Dinilai Bisa Mundurkan Sistem Ketatanegaraan
Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
MK Tegaskan Putusan Tak Ubah Status Hukum Polri, Pakar Hukum Bicara
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Fernando Emas: Putusan MK Final, Saatnya Hentikan Stigmatisasi Polri
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Polri Jadi Mitra Strategis Kemenhut dalam Penegakan Kebijakan
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Guru Besar Unpad: Polisi Tidak Masuk Kategori Combatant seperti TNI
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Kebal Hukum Jaksa Gugur, Momentum KPK-Polri Bongkar Dugaan Makelar Perkara
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menabuh genderang reformasi di tubuh korps Adhyaksa. Putusan yang mencabut izin khusus Jaksa Agung untuk memproses
Hormati Putusan MK tentang Pemilu, Jimly: Agar Demokrasi Tetap Sehat
Jakarta – Menyikapi pro dan kontra di kalangan elite nasional terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu, yang memisahkan pelaksanaan
- 1
- 2
- Berikutnya