Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara menanggapi kritik sejumlah pengamat yang menyebut rekomendasi Komisi
Tag: Polri di Bawah Presiden
RPI Nilai Polri di Bawah Presiden Perkuat Kendali dan Respons Keamanan
Jakarta — Keputusan pemerintah mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dinilai sebagai langkah rasional dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Habib Syakur Apresiasi Keputusan Pemerintah Soal Posisi Polri Tetap di Bawah Presiden
Jakarta — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah yang menegaskan posisi Polri tetap
Fernando Emas: Dalil Gugatan Polri di Bawah Kementerian Tidak Memiliki Dasar Konstitusi Kuat
Jakarta – Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meminta agar Kepolisian Negara Republik
GNK Desak MK Tolak Uji Materi UU Polri, Dinilai Bisa Mundurkan Sistem Ketatanegaraan
Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
KOKAM Dukung Supremasi Sipil Lewat Polri di Bawah Presiden
Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla menghormati dan mendukung keputusan Komisi III DPR RI yang menyatakan Polri
Alasan Historis dan Moral Menjaga Polri di Bawah Presiden
Oleh Denny JA Hari itu, di gedung parlemen yang seharusnya dingin oleh tata tertib, sebuah kalimat melompat keluar seperti petir. Di hadapan
Muannas Alaidid Tegaskan Garis Komando Polri Tak Boleh Dikorbankan Demi Manuver Politik
Jakarta — Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Muannas Alaidid, menegaskan bahwa posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) harus tetap berada
Haedar Nashir: Jangan Geser Polri dari Bawah Presiden
SEMARANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak
Prof Rodiyah: Akuntabilitas Polri Harus Lewat Presiden yang Dipilih Rakyat
Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) sekaligus pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., C.Me,
- 1
- 2
- Berikutnya