JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Tag: RUU KKS
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti RUU KKS, LBH Pers Nilai Berpotensi Ancam HAM dan Demokrasi
Jakarta — Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative, Imparsial, dan DeJure dan LBH PERS menyoroti secara kritis Rancangan
Kasus Prada Lucky hingga RUU KKS: Peringatan Keras DeJure soal Mundurnya Reformasi Keamanan
Jakarta — Dalam Diskusi Publik bertajuk “Quo Vadis Peradilan Militer dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer: Kasus Prada Lucky Hingga Vonis Ringan di
Pakar Hukum Warning: Penyidik TNI Bisa Buka Pintu Otoritarianisme
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai alat negara di bidang pertahanan, dikhawatirkan akan menyalahi ‘fitrah’ dan tugas utamanya jika terus berupaya
RUU KKS: Titik Awal Normalisasi Militerisasi Digital di Indonesia
Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-44 dengan tema “RUU
TNI Menyidik Sipil: Bahaya yang Tak Terlihat
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan peringatan keras terkait Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang disusun pemerintah melalui Kementerian
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.