Jakarta – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menyatakan dukungan terhadap hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian
Tag: RUU KUHAP
Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP: Dominasi Jaksa atau Reformasi Hukum?
Jakarta – Penolakan terhadap pengaturan asas dominus litis secara mutlak di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disuarakan
Asas Dominus Litis di RUU KUHAP, Perlu Pengawasan Ketat
Jakarta – Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa (FDIM) Fakultas Hukum UKI menyelenggarakan diskusi publik bertema “Dominus Litis dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara
Rorano: Perlu Garis Batas Jelas antara Penyidikan Polri dan Peran Jaksa di RUU KUHAP
JAKARTA – Pakar hukum Abd. R Rorano S. Abubakar mengingatkan bahaya laten dalam RUU KUHAP yang bisa melemahkan posisi Polri. Menurutnya, perlu
Hendri Jayadi : Asas Dominus Litis Berisiko Menyebabkan Tumpang Tindih Penegakan Hukum
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih dalam pembahasan di Komisi III DPR RI hingga saat ini.
Mewujudkan Keamanan yang Adil: Perspektif BEM Undip dalam Reformasi Hukum
Semarang, 21 Mei 2025 – Pemerintah dan DPR saat ini tengah dihadapkan dengan pembahasan RUU Polri dan RUU KUHAP. Dalam menanggapi dinamika
RUU KUHAP Panen Sorotan, Direktur CBA : Kewenangan Penyidikan Milik Polri, Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Soal Kewenangan di RUU KUHAP, Maqdir Ismail : Jaksa Fokus di Penuntutan Saja, Polri Pegang Kendali Penyidikan
Jakarta – Penyidikan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebaiknya tetap pada Kepolisian. Hal
Wacana Reposisi Polri Salah Kaprah, Ketua GPK Dukung & Sambut Positif Penguatan Polri di RUU KUHAP
Jakarta – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri. Kelrey menilai
Pengamat Hukum UNS : Konsep Baru RUU KUHAP Harus Perhatikan Sinkronisasi Kewenangan
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
- 1
- 2
- Berikutnya