JAKARTA – Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa oleh TNI. Lembaga
Tag: TNI
Ferdinand Apresiasi Komitmen Kapolri Bangun Sinergi dengan TNI dan Kejaksaan
JAKARTA – Advokat sekaligus mantan politisi PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean, menilai munculnya anggapan bahwa kunjungan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke
Tragedi Peserta Latsarmil Meninggal, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Militerisasi Warga Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
Pengamat Soroti Potensi Multifungsi Militer dalam Operasi Begal
Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memburu pelaku begal di wilayah Jabodetabek menuai kritik dari sejumlah pengamat militer. Mereka menilai
Penembakan Misterius di Jigiunggi, Komnas HAM Minta Penyelidikan
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan sedikitnya 12 warga sipil, termasuk anak-anak
Habib Syakur : Kasus Andrie Yunus Harusnya Dorong Peradilan Umum, Bukan Diskreditkan Kapolri!
Jakarta — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai narasi yang menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie
TNI Disentil! Fernando Emas: Pelaku Teror Aktivis Itu Pecundang
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan pernyataan keras terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Fernando menegaskan,
Dorong Supremasi Sipil, Al Araf Minta TNI Diadili di Pengadilan Umum
Jakarta – Al Araf, aktivis dan pengamat militer, menegaskan pentingnya supremasi sipil atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerangka negara hukum dan
Supremasi Sipil Terancam, SETARA Kritik Draft Perpres Terorisme
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
PBHI Menolak Draf Perpres karena Menguatkan Militer di Ruang Sipil
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.










