Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara menanggapi kritik sejumlah pengamat yang menyebut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri hanya sebatas “reformasi simbolis”.
Menurut Habib Syakur, kritik tersebut sah dalam negara demokrasi, namun publik juga harus objektif melihat langkah-langkah reformasi yang sedang berjalan.
Ia menilai rekomendasi yang disusun Komisi Percepatan Reformasi Polri justru menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memperbaiki institusi Polri secara bertahap dan realistis.
“Jangan semua proses reformasi langsung dianggap gagal hanya karena tidak sesuai keinginan kelompok tertentu. Reformasi institusi sebesar Polri itu perlu tahapan, perlu stabilitas, dan perlu kehati-hatian,” ujar Habib Syakur.
Habib Syakur juga menegaskan bahwa posisi Kapolri yang tetap berada di bawah Presiden merupakan langkah konstitusional dan rasional demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Menurutnya, di tengah ancaman narkoba, terorisme, kejahatan siber, hingga konflik sosial, negara justru membutuhkan institusi kepolisian yang kuat, profesional, dan tetap berada dalam kendali pemerintahan sipil.
“Kalau Polri terus diseret ke polemik politik dan dilemahkan secara opini, yang untung justru para pelaku kejahatan dan pihak-pihak yang ingin negara ini kacau,” tegasnya.
Ia juga meminta publik tidak terjebak pada narasi pesimistis yang menyebut reformasi Polri hanya gimmick semata.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar kritik, tapi solusi dan dukungan agar reformasi berjalan nyata. Kalau ada kekurangan, mari diperbaiki bersama, bukan malah membangun ketidakpercayaan total terhadap aparat negara,” pungkasnya.
