JAKARTA — Rencana aksi simbolik Aliansi BEM Universitas Indonesia yang akan menggelar demo “perkabungan” di Mabes Polri bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-80 menuai sorotan tajam dari pengamat politik. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, memperingatkan publik agar tidak naif terhadap aksi ini. Menurutnya, gerakan mahasiswa tersebut sangat rawan ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu yang punya agenda merusak citra Polri di saat momen sakral peringatan Hari Bhayangkara .
Fernando Emas menilai, aksi yang digagas ini memiliki pola yang mencurigakan. Jika biasanya mahasiswa demo di depan gedung DPR atau Istana Negara, kali ini mereka justru memilih Markas Besar Polri pada hari ulang tahun institusi kepolisian. Pilihan waktu dan lokasi ini, menurut Fernando, bukan kebetulan.
“Lihat saja, mereka membawa simbol perkabungan dan tema ‘Matinya Reformasi Polri’ di hari di mana Polri justru merayakan pencapaian dan pengabdian 80 tahun. Ini bukan kritik yang konstruktif. Ini adalah serangan terencana untuk memprovokasi dan membangun opini negatif publik terhadap Polri,” tegas Fernando dalam keterangannya, hari ini.
Fernando mengingatkan bahwa tuntutan BEM UI yang meminta pencabutan UU Polri dan penarikan aparat dari ruang sipil adalah narasi yang menyesatkan. Ia menduga, di balik kemasan tuntutan mahasiswa yang terdengar idealis itu, ada aktor-aktor yang ingin melemahkan institusi kepolisian sebagai benteng terakhir keamanan nasional.
Lebih lanjut, Fernando menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa semacam ini seringkali menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan massa untuk kepentingan politik jangka pendek. Ia mengingatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana aksi mahasiswa berhasil dibajak oleh provokator yang membuat situasi menjadi anarkis.
“Publik harus cerdas. Jangan sampai kita terjebak dalam narasi bahwa ini adalah gerakan idealis mahasiswa semata. Bisa saja ada pihak yang sengaja menunggangi untuk mengganggu stabilitas keamanan di tengah perayaan HUT Bhayangkara. Ini bisa menjadi gerbang bagi upaya sistematis merusak kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Fernando .
Fernando juga menyoroti bahwa BEM UI terkesan mengabaikan capaian reformasi Polri yang sudah berjalan, seperti adanya Komnas HAM, Divisi Propam internal, dan pengadilan umum untuk mengadili oknum yang bermasalah. Dengan adanya mekanisme tersebut, menurutnya, aksi “perkabungan” ini justru menunjukkan ketidakpahaman mahasiswa terhadap dinamika institusi Polri.
Menghadapi potensi aksi yang rawan penungangan ini, Fernando Emas mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Ia menegaskan bahwa mayoritas aparat Polri telah bekerja profesional dan terus berinovasi, terbukti dari suksesnya perayaan HUT Bhayangkara tahun lalu yang menarik antusiasme masyarakat luas .
“Jangan biarkan segelintir mahasiswa dan kelompok kepentingan di balik mereka mengacaukan momen bahagia Bhayangkara. Polri sudah menunjukkan komitmen transformasi dan kedekatan dengan rakyat. Percayalah pada institusi yang sudah 80 tahun menjaga kita,” pungkas Fernando.
