Jakarta — Pernyataan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan di media sosial. Pernyataan tersebut mendapat kritik dari influencer Netha Viany S.E. melalui akun media sosialnya.
Netha mempertanyakan kepercayaan diri Presiden Prabowo terkait peluang politik pada 2029. Ia menulis, “Percaya diri beliau melampaui kesombongan, emang ada gitu yang pengen milih beliau lagi? Lupa udah kalah 3x sekalinya dikasihani tetap aja GAGAL lagi. Ga ada muka atau ga tau malu? cuma bertanya.”
Kritik tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi.
Habib Syakur menilai perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak diarahkan menjadi persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok Presiden Prabowo. Menurutnya, MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak.
“Kalau kita mengkritik MBG, silakan. Tetapi jangan sampai kritik terhadap sebuah program pemerintah kemudian berubah menjadi serangan personal kepada presidennya,” ujar Habib Syakur.
Ia mengatakan, pernyataan mengenai keberlanjutan MBG perlu dilihat dalam konteks komitmen pemerintah terhadap program yang telah menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional.
“MBG itu bukan soal Prabowo mau dipilih lagi atau tidak. Ada anak-anak yang setiap hari membutuhkan asupan gizi. Ada orang tua yang berharap program ini membantu mereka. Ada juga banyak pihak yang bekerja agar program ini berjalan,” katanya.
Habib Syakur juga menilai masyarakat tetap memiliki hak untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan, distribusi, anggaran, pengawasan hingga ketepatan sasaran.
“Justru kalau ada kekurangan, kritik harus disampaikan. Tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang menawarkan solusi, bukan sekadar merendahkan atau menyerang pribadi,” tegasnya.
Menurut Habib Syakur, persoalan politik elektoral 2029 merupakan hal yang berbeda dengan keberlanjutan program publik. Pemerintah saat ini, kata dia, tetap memiliki kewajiban menjalankan program yang sudah menjadi kebijakan negara selama memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau programnya bagus, ya kita dukung. Kalau ada masalah, kita kritik dan perbaiki. Jangan semua kebijakan pemerintah ditarik menjadi pertarungan Prabowo versus pihak yang tidak suka Prabowo,” ujarnya.
Ia pun mengajak para influencer dan pengguna media sosial untuk lebih mengedepankan substansi ketika membahas kebijakan publik.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan perdebatan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam politik. Rakyat juga membutuhkan solusi. MBG harus dikawal bersama supaya benar-benar bergizi, tepat sasaran, transparan dan tidak menjadi ladang penyimpangan,” kata Habib Syakur.
Di sisi lain, bagi para pendukung pemerintah, pernyataan mengenai keberlanjutan MBG dipandang sebagai bentuk komitmen untuk memastikan program tersebut terus berjalan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.
Perdebatan di media sosial pun menunjukkan bahwa MBG bukan hanya menjadi isu kebijakan sosial, tetapi juga mulai ditempatkan dalam ruang diskursus politik menuju 2029.
Habib Syakur menegaskan, perbedaan pandangan terhadap Presiden Prabowo merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, menurutnya, kepentingan anak-anak dan masyarakat luas seharusnya ditempatkan di atas pertarungan politik praktis.
“Silakan berbeda pilihan politik. Silakan mengkritik Presiden. Tetapi jangan sampai karena tidak suka kepada seseorang, program yang menyangkut kepentingan rakyat kemudian ikut ditolak,” pungkasnya.
