JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai pilihan tersebut menunjukkan pertimbangan terhadap rekam jejak dan pengalaman Suyudi dalam memimpin institusi penegak hukum.
Suyudi resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam kesempatan yang sama, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI/2026 dan Nomor 97/POLRI/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Wakapolri.
Yuddy menilai keputusan Presiden Prabowo dalam memilih Suyudi sebagai Kapolri merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Presiden yang dijalankan dengan mempertimbangkan rekam jejak kandidat.
“Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional yang dijalankan dengan sangat matang. Sebagai akademisi yang mendalami hubungan sipil-militer, saya melihat Presiden tidak sekadar menjalankan hak formalnya, tetapi memilih dengan pertimbangan rekam jejak yang jelas dan terukur,” ujar Yuddy.
Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016 itu, proses persetujuan di DPR juga menjadi bagian penting dalam legitimasi pergantian pucuk pimpinan Polri.
Ia menyoroti keputusan Komisi III DPR yang menyetujui Suyudi secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan anggota dewan.
Yuddy menilai proses tersebut menunjukkan adanya dukungan lintas fraksi terhadap usulan Presiden.
“Ketika delapan fraksi dengan latar politik berbeda bisa sepakat tanpa catatan dan tanpa perdebatan, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pengakuan bersama bahwa pilihan Presiden Prabowo memang tepat dan tidak menyisakan ruang keraguan,” katanya.
Soroti Rekam Jejak Suyudi
Yuddy juga menilai rekam jejak Suyudi selama memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi salah satu pertimbangan yang dapat menjelaskan penunjukannya sebagai Kapolri.
Menurut Yuddy, Suyudi memiliki pengalaman dalam penanganan kejahatan narkotika, termasuk pengungkapan kasus penyelundupan narkoba serta penelusuran aset tindak pidana pencucian uang.
Ia menyebut sejumlah capaian BNN di bawah kepemimpinan Suyudi, antara lain pengungkapan penyelundupan sekitar 2 ton sabu, penangkapan buronan Interpol Dewi Astutik, serta penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
“Rekam jejak seperti ini sulit dibantah,” ujar Yuddy.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi memaparkan visi kepemimpinannya melalui konsep “Polisi Bersama Masyarakat” yang akan menjadi arah transformasi Polri hingga 2029.
Suyudi juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu dibenahi di internal Polri, mulai dari kecepatan merespons laporan masyarakat, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan hingga fenomena “no viral no justice”.
Menurut Suyudi, laporan masyarakat seharusnya tidak baru mendapat perhatian setelah menjadi viral di media sosial. Penanganan laporan harus dilakukan melalui proses verifikasi, penanganan sesuai hukum, pemberian informasi perkembangan perkara, hingga penyelesaian.
Yuddy mengapresiasi keterbukaan tersebut. Menurutnya, pengakuan terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Yang sangat saya hargai dari paparan Jenderal Suyudi adalah keberaniannya menyentuh fenomena no viral no justice dan sembilan isu pembenahan Polri lainnya,” kata Yuddy.
Ia menilai visi “Polisi Bersama Masyarakat” dapat menjadi salah satu pijakan dalam upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Apresiasi untuk Listyo Sigit
Selain mendukung kepemimpinan baru, Yuddy turut mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menurutnya, penempatan tersebut menunjukkan bahwa pergantian Kapolri tidak berarti mengakhiri pengabdian Listyo Sigit kepada negara.
“Keputusan Presiden menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan kelas kepemimpinan Presiden Prabowo. Beliau tidak sekadar mengganti, tetapi memberikan penghormatan pada dedikasi panjang Jenderal Listyo Sigit dengan menempatkan beliau pada posisi strategis yang tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Yuddy.
Dengan telah dilantiknya Suyudi sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, Yuddy mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan ruang dan dukungan terhadap kepemimpinan baru Polri.
Ia berharap visi “Polisi Bersama Masyarakat” dapat diterjemahkan dalam pembenahan pelayanan, penegakan hukum, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Dengan telah dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri hari ini di Istana Negara, seluruh proses konstitusional telah dilalui dengan sempurna. Saatnya kita semua memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Polri yang baru,” pungkasnya.
