JAKARTA — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof Yuddy Chrisnandi menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri merupakan langkah tepat. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan kematangan kepemimpinan Prabowo dalam memilih pimpinan institusi strategis berdasarkan rekam jejak dan prestasi.
“Pilihan Presiden Prabowo tersebut merupakan bukti nyata ketegasan dan selektivitas dalam menempatkan pimpinan institusi strategis negara berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang terukur,” kata Yuddy Chrisnandi, dilansir Antara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Yuddy, dari perspektif hubungan sipil-militer dan tata kelola kekuasaan negara, keputusan Presiden Prabowo mengajukan Suyudi sebagai Kapolri telah memiliki legitimasi konstitusional. Nama Suyudi diajukan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.
“Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional yang dijalankan dengan sangat matang,” ujarnya.
Yuddy menilai Presiden tidak sekadar menggunakan kewenangan formal, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak dan kebutuhan institusi dalam menentukan sosok yang dipercaya memimpin Polri.
“Ini adalah pola kepemimpinan yang diharapkan dari seorang kepala negara, tegas, selektif, dan berorientasi pada kebutuhan institusi bangsa,” katanya.
Ia juga menyoroti proses persetujuan DPR terhadap pencalonan Suyudi sebagai Kapolri. Menurut Yuddy, persetujuan yang diberikan secara aklamasi menunjukkan adanya konsensus politik yang luas terhadap pilihan Presiden.
Komisi III DPR, kata dia, dalam waktu singkat setelah menerima Surat Presiden langsung melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Proses tersebut kemudian menghasilkan persetujuan secara aklamasi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
“Konsensus politik seluas ini menandakan bahwa pilihan Presiden Prabowo benar-benar diterima lintas garis politik,” ujar Yuddy.
Yuddy menilai publik juga dapat melihat alasan di balik keputusan Presiden melalui rekam jejak Suyudi selama memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sejak dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025, Suyudi disebut memiliki sejumlah catatan dalam pemberantasan narkotika. Salah satunya pengungkapan penyelundupan sekitar dua ton sabu senilai Rp5 triliun di Kamboja yang disebut sebagai salah satu pengungkapan narkoba terbesar pada 2025.
Dalam periode tersebut, BNN juga berhasil menangkap buronan Interpol Dewi Astutik yang disebut terkait jaringan narkotika internasional.
Selain itu, Yuddy menyoroti pendekatan follow the money dalam pemberantasan narkotika yang disebut berhasil merampas aset terkait tindak pidana pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp165 miliar.
“Rekam jejak seperti ini sulit dibantah,” kata Yuddy yang pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017-2021.
Menurut Yuddy, keberanian Suyudi mengakui dan membedah fenomena “no viral no justice” dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR juga menjadi sinyal positif bagi arah pembenahan Polri.
Ia menilai keterbukaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap persoalan pelayanan dan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat.
“Ketika seorang Kapolri secara terbuka mengakui fenomena ini di hadapan DPR dan menjadikannya salah satu agenda pembenahan, itu adalah sinyal kesungguhan yang luar biasa,” ujarnya.
Yuddy pun optimistis agenda transformasi Polri di bawah kepemimpinan Suyudi dapat menyentuh persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami bisa optimistis bahwa transformasi Polri akan benar-benar menyentuh akar persoalan yang dirasakan rakyat,” katanya.
Apresiasi juga disampaikan Yuddy terhadap keputusan Presiden Prabowo menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Yuddy, penempatan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tetap menghargai dedikasi dan pengabdian Sigit selama memimpin Polri sejak Januari 2021.
“Keputusan menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan kelas kepemimpinan Presiden Prabowo,” tutur Yuddy.
Ia menilai Presiden tidak sekadar melakukan pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, tetapi juga memberikan ruang bagi Sigit untuk tetap mengabdi kepada negara melalui posisi strategis di lingkungan Istana.
“Ini adalah pola kepemimpinan negarawan yang patut diteladani,” pungkasnya.
