JAKARTA – Anggota DPR RI periode 2004–2009, Soeharno Panca Atmaja, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang tampil sebagai khatib salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Mabes Polri, pada Jumat (9/10/2026). Menurutnya, pesan moral yang disampaikan dalam khotbah tersebut menjadi pengingat penting bagi jajaran kepolisian untuk senantiasa mengedepankan kerendahan hati, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Soeharno menilai, pesan mengenai pentingnya menjauhi kesombongan dan menyadari bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan memiliki relevansi kuat dengan kepemimpinan dan upaya pembenahan institusi Polri.
Menurutnya, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perubahan budaya kerja kepolisian, mulai dari tingkat pusat hingga jajaran kewilayahan.
Ia berharap nilai-nilai yang disampaikan Kapolri tidak berhenti sebagai pesan keagamaan, tetapi diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas, terutama ketika anggota kepolisian memberikan pelayanan, menangani pengaduan, dan menegakkan hukum di tengah masyarakat.
Soeharno mengatakan, tantangan Polri ke depan bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga bagaimana membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, citra kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan maupun publikasi keberhasilan. Kepercayaan masyarakat harus tumbuh dari pengalaman nyata ketika warga membutuhkan perlindungan, mencari pertolongan, atau memperjuangkan keadilan.
Karena itu, ia berharap semangat Polisi Bersama Masyarakat dapat diwujudkan melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelayanan Humanis dan Penegakan Hukum Berkeadilan
Soeharno menilai masyarakat membutuhkan polisi yang mudah dijangkau, bersedia mendengarkan keluhan, serta memberikan kepastian dalam penanganan setiap laporan.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang ramah, proses yang jelas, dan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, kekayaan, jabatan, maupun koneksi.
Ia menegaskan, polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kehadiran aparat semestinya memberikan rasa aman dan kepastian, bukan menciptakan jarak bagi warga yang membutuhkan pertolongan.
Dalam konteks tersebut, enam program prioritas transformasi Polri yang dipaparkan Kapolri dinilai dapat menjadi landasan untuk memperkuat pembenahan institusi.
Pembenahan itu meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan rekrutmen berbasis kompetensi serta integritas, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang profesional, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Soeharno menekankan bahwa keberhasilan transformasi Polri perlu diukur melalui dampaknya terhadap masyarakat. Indikatornya antara lain kemudahan menyampaikan laporan, transparansi penanganan pengaduan, objektivitas pemeriksaan dugaan pelanggaran anggota, serta meningkatnya rasa aman dan penghormatan terhadap hak warga.
Dengan demikian, program transformasi tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Rendah Hati dan Terbuka terhadap Kritik
Lebih lanjut, Soeharno menilai sikap rendah hati tidak mengurangi kewibawaan seorang pemimpin maupun anggota kepolisian. Sebaliknya, kerendahan hati menunjukkan kesadaran bahwa kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia berpandangan, ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan humanis dan penghormatan terhadap hak setiap orang.
Masyarakat juga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Kritik tersebut semestinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja institusi.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh anggota, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Transparansi serta kesediaan memperbaiki kekurangan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut Soeharno, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa institusi telah bekerja dengan baik. Kepercayaan justru tumbuh ketika masyarakat melihat kesungguhan dalam memperbaiki kesalahan dan menindaklanjuti persoalan secara bertanggung jawab.
Polisi Hadir Sebelum Persoalan Membesar
Soeharno juga menekankan pentingnya memperkuat pendekatan pencegahan melalui kehadiran polisi di tengah kehidupan masyarakat.
Melalui Bhabinkamtibmas dan jajaran kepolisian di wilayah, Polri dapat memperluas dialog dengan warga, mendengarkan persoalan lingkungan, mencegah potensi konflik, serta membangun kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Menurutnya, polisi tidak seharusnya hanya hadir ketika tindak kejahatan terjadi atau konflik telah membesar. Kehadiran yang konsisten dapat membantu masyarakat menyampaikan persoalan sejak dini sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi.
Meski demikian, kedekatan dengan masyarakat harus tetap diiringi profesionalisme dan integritas. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa pilih kasih, sehingga seluruh warga memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Polisi Bersama Masyarakat Harus Menjadi Komitmen Nyata
Soeharno menegaskan, pemulihan citra Polri membutuhkan konsistensi, keteladanan pimpinan, serta perubahan budaya kerja hingga tingkat pelaksana di lapangan.
Menurutnya, kampanye komunikasi saja tidak cukup. Perubahan harus terlihat dalam perilaku anggota, kualitas pelayanan, transparansi penegakan hukum, dan kesungguhan menindak setiap pelanggaran.
Kapolri memiliki peran strategis untuk memastikan nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran. Keteladanan pimpinan, ruang evaluasi yang terbuka, dan pengawasan yang berjalan efektif diperlukan agar orientasi pengabdian kepada masyarakat benar-benar menjadi bagian dari budaya institusi.
Ia berharap keberhasilan transformasi Polri tidak semata-mata diukur dari jumlah program yang diluncurkan, tetapi juga dari kemudahan pelayanan, kepastian penanganan laporan, meningkatnya rasa aman, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat.
Soeharno mengingatkan bahwa pemulihan citra institusi membutuhkan proses dan konsistensi. Perubahan dapat dimulai melalui tindakan sederhana, seperti menyambut warga dengan baik, mendengarkan keluhan secara sungguh-sungguh, menjelaskan proses hukum secara terbuka, dan berani memperbaiki kesalahan.
Pada akhirnya, ia berharap pesan kerendahan hati yang disampaikan Kapolri dalam khotbah Jumat dapat diterjemahkan menjadi praktik kepemimpinan dan pelayanan yang nyata.
Semangat Polisi Bersama Masyarakat, menurutnya, harus tercermin dalam pelayanan yang dekat, pengabdian yang rendah hati, penegakan hukum yang tegas, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warga.
Soeharno berharap masyarakat semakin merasa aman dan nyaman ketika membutuhkan pertolongan kepolisian. Dengan pelayanan yang responsif, sikap terbuka terhadap evaluasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan, Polri diharapkan mampu memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Baginya, kekuatan institusi kepolisian tidak hanya terletak pada kewenangan yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan melalui tindakan nyata.
Dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi pengabdian, semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan menjadi komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan Polri yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya publik.
Dikutip dari tulisan Soeharno Panca Atmaja, Anggota DPR-RI Periode 2004-2009.
