JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang merespons kritik, saran, dan keluhan masyarakat terkait polemik penggeledahan pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keputusan Kapolri melakukan evaluasi internal dan mencopot Kapolres Sukoharjo beserta pejabat terkait sebagai tindak lanjut atas insiden yang menjadi perhatian masyarakat.
KH Anwar Iskandar menilai respons terbuka dan langkah tegas Kapolri tersebut menunjukkan kesungguhan Polri dalam menerima masukan publik sekaligus melakukan pembenahan di lingkungan institusi kepolisian.
“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri yang telah merespons dengan terbuka terhadap saran, kritik, dan keluhan masyarakat terkait dengan proses hukum yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,” ujar Anwar dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Ia juga menyampaikan terima kasih dan dukungan terhadap keputusan Kapolri yang melakukan evaluasi hingga pemberhentian pejabat terkait untuk selanjutnya dilakukan pergantian kepemimpinan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan semangat dan tagline “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Apa yang dilakukan ini merupakan bagian kesungguhan Polri serta komitmennya dalam melaksanakan tagline yang dicanangkan Kepolisian yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tuturnya.
Di tengah perkembangan persoalan tersebut, Anwar mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ia meminta seluruh pihak menjaga ketertiban, stabilitas, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum selanjutnya kepada Polri agar persoalan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang menjaga ketertiban dan stabilitas, menjaga persatuan dan kesatuan demi kebaikan kita semuanya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pondok pesantren akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konstruktif oleh Kementerian Agama (Kemenag) demi kepentingan bersama.
Kepada seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ia secara khusus meminta agar dapat menahan diri dan mengedepankan sikap menjaga persatuan serta ketenangan di tengah masyarakat.
“Kepada seluruh ormas Islam saya mohon untuk dapat mengendalikan diri, persatuan dan kesatuan serta ketenangan di antara kita sekalian,” pungkasnya.
Kapolri Lakukan Evaluasi dan Pergantian Kapolres
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil langkah evaluasi internal dengan melakukan mutasi terhadap Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Dalam surat tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena dimutasikan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Stamaops Polri.
Jabatan Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Sementara itu, posisi Kapolres Boyolali kini diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolri dalam melakukan pembenahan internal dan meningkatkan profesionalisme personel kepolisian.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri.
Dengan adanya evaluasi internal dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan penanganan persoalan di Sukoharjo dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif.
